Ketimpangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan
KETIMPANGAN SOSIAL, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
BAB I
PENDAHULUAN
Latar belakang
Ketimpangan sosial merupakan keadaan dimana terjadi kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada (kompas.com). Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro (dalam LIKA.co.id) mengatakan bahwa persoalan besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketimpangan sosial yang diakibatkan dari ekonomi global yang stagnan.
Siti Zuhro menambahkan, diantara indikator ketimpangan sosial itu dapat dirasakan secara nyata yaitu masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan (LIKA.co.id).
Masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia merupaka masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus menerus dan dicarikan solusinya (Mohammad Mulyadi, 2018: 1). Ini bukan saja karena masalah tersebut telah ada sejak lama dan menjadi persoalan masyarakat, akan tetapi karena masalah pengangguran dan kemiskinan sulit untuk ditanggulangi.
Pengangguran jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya (Sadono Sukirno).
Berbagai usaha pemerintah terus dilakukan untuk mengurangi masalah pengangguran diantaranya seperti: pelatihan kerja gratis yang diadakan oleh Disnaker, pemberian kartu pra kerja, dan bantuan permodalan untuk usaha UMKM.
Disamping itu, masalah kemiskinan juga cukup menyita perhatian pemerintah. Para ahli memberikan definisi yang beragam terhadap kemiskinan. Para ekonom sering mendefinisikan kemiskinan semata sebagai fenomena ekonomi, terkait dengan rendahnya penghasilan atau tidak memiliki mata pencaharian (Mohammad Mulyadi, 2018: 2).
Kemiskinan pada prinsipnya adalah suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1995 dalam Ninghayati, 2004 dalam Keppi Sukesi, 2015). Dengan kata lain, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehinggauntuk mencapai tingkat kesejahteraan itu masih jauh.
Dalam menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Beberapa diantaranya: pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah (Mohammad Mulyadi, 2018).
Meskipun demikian, masalah ketimpangan sosial, pegangguran, dan kemiskinan seakan tiada habisnya meliputi negeri ini dan selalu memerlukan perhatian khusus serta penanganan yang efisien, karena permasalahan tersebut selain menghambat laju pertumbuhan ekonomi, juga dapat menghambat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Ekonomi SMA/MA Program IPS: 11).
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah:
Apa pengertian dari ketimpangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan?
Apa saja kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan?
Tujuan Penulisan
Menjelaskan dan mendeskripsikan pengertian dari ketimpangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan.
Menjelaskan dan mendeskripsikan upaya pemerintah dalam mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan.
BAB II
KAJIAN TEORI
Hakikat Ketimpangan Sosial
Pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli:
Adrinof A Chaniago
(dalam Charles Hurst) mengatakan ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial (Kompas.com).
Jonathan Haungton
Menyebutkan ketimpangan sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi pada proses pembangunan.
Hakikat Pengangguran
Pengertian pengangguran menurut para ahli:
Sadono Sukirno
Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya. (Sukirno)
Nanga
Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. (Nanga) (2005: 249).
Definisi Kemiskinan
Pengertian kemiskinan menurut beberapa ahli:
Mohammad Mulyadi (2018)
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Chambers
Menurut Chambers (dalam Belajar Praktis Sosiologi SMA/MA Kelas X) kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi yaitu sebagai berikut:
Kemiskinan (Proper)
Ketidakberdayaan (Powerless)
Kerentanan Menghadapi Situasi Darurat (State of Emergency)
Kebergantungan (Dependency)
Keterasingan (Isolation)
Piven dan Cloward (1993) dan Sumson (2001) (dalam Edi Suharto, 2009: 15)
Menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial.
Kekurangan Materi
Kemiskinan menggambarkan adanya situasi sulit yang dihadapi seseorang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.
Kekurangan Penghasilan Dan Kekayaan Yang Memadai
Makna “memadai” disini sering dikaitkan dengan standar/garis kemiskinan yang berbeda pada tiap-tiap negara.
Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Sosial
Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksebilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial seperti: lembaga pendidikan, kesehatan, dan informasi
BAB III
PEMBAHASAN
Penyebab Ketimpangan Sosial
Menurut Dedi Mulyadi (Kompas.com, 2020)
Penyebab ketimpangan sosial terbagi menjadi dua yaitu: faktor internal dan faktor eksternal
Faktor internal
Faktor ini terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang kurang maksimal dan budaya kemiskinan seperti: sikap putus asa, pasrah, apatis, dan tidak yakin dengan masa depannya.
Faktor eksternal
Faktor ini berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu seperti: birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang.
Menurut Mohammad Mulyadi (2018)
Penyebab ketimpangan sosial antara lain:
Adanya kesempatan yang belum merata.
Akses terhadap lapangan pekerjaan yang belum merata.
Kepemilikan aset masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat kaya.
Masih rendahnya resiliensi.
Akibat Ketimpangan Sosial
secara umum menurut Soerjono Soekamto (dalam Kompas.com) akibat dari ketimpangan sosial adalah berupa kriminalitas dan kemerosotan moral.
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial
Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan sosial antara lain dengan distribusi pendapatan masyarakat dan perlindungan sosial.
Pengangguran
Macam-Macam Pengangguran
Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:
Pengangguran Normal Atau Friksional
Pengangguran normal adalah penganggurang yang terjadi di masyarakat sebanyak dua atau tiga persen (Sadono Sukirno, 2013:328) para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik.
Pengangguran Siklikal
Pengangguran ini disebabkan karena menurunnya permintaan agregat (Sadono Sukirno, 2013:329)yang dapat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumplah tenaga kerja karena penurunan produksi barang.
Pengangguran Struktural
Adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur kegiatan ekonomi(Sadono Sukirno, 2013:329) seperti: wujudnya barang baru yang lebih baik, atau kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan terhadap barang tersebut sehingga kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran.
Pengangguran Teknologi
Adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologo(Sadono Sukirno, 2013:329) sehingga tenaga kerja manusia tergantikan oleh mesin dan bahan kimia.
Pengangguran Berdasarkan Cirinya
Pengangguran Terbuka
Pengangguran ini tercipta sebagai akibat dari pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini didalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu,dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka.
Pengangguran Tersembunyi
Adalah pengangguran yang disebabkan karena jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisian(Sadono Sukirno, 2013:330).
Contohnya : keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil, sehingga tidak semua anggota keluarga tersebut bekerja disawah.
Pengangguran Bermusim
Pengangguran ini terjadi terutama disektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai.
Apabila dalam masa diatas para penyadap karet, nelayan, dan para petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur, pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim(Sadono Sukirno, 2013:330)
Setengah Menganggur
Adalah pekerja yang hanya punya jam pekerjaan 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari (Sadono Sukirno, 2013:330).
Dampak Negative Terjadinya Pengangguran
Menurut Pratama Rahardja dan Mandala Manurung dalam buku pengantar ilmu ekonomi edisi ketiga mengatakan bahwa dampak negative pengangguran ada 2 yaitu:
Terganggunya Stabilitas Perekonomian
Pengangguran structural atau kronis akan menganggu stabilitas perekonomian dilihat dari sisi permintaan dan penawaran agregat
Melemahnya Permintaan Agregat
Jika tinggak pengangguran tinggi dan bersifat structural, maka daya beli akan menurun, yang pada gilirannya menimbulkan penurunan permintaan agregat.
Melemahnya Penawaran Agregat
Tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan penawaran agregat, bila dilihat dari peranan tenaga kerja sebagai factor produksi utama. Harus dingat bahwa mekanisme pasar adalah interaksi permintaan dan penawaran. Sekalipun produksi bias berjalan efisien, tetapi jika permintaan agregat sangat lemah, maka keseimbangan ekonomi terjadi ditingkat yang sangat rendah. Akibatnya, tingkat produksi harus diturunka drastis. Penurunan tingkat atau skala produksi akan menaikan biaya produksi per unit. Hal ini tentunya melemahkan penawaran agregat.
Terganggunya Stabilitas Social Politik
Saat ini pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah social politik. Pengangguran yang tinggi akan meningkatkan kriminalitas, baik berupa kejahatan pencurian, perampokan, penyalah gunaan obat-obatan terlarang maupun kegiatan-kegiatan ekonomi elegal lainnya.
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pengangguran
Pengadaan Kartu Prakerja
Presiden telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 yang menjadi payung regulasi bagi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Namun, program masih belum berjalan hingga satu Perpres lainnya diterbitkan, yaitu aturan yang membahas soal Project Management Officer (PMO) (Kontan.co.id, 2020).
Pengoptimalan Bursa Kerja Khusus (BKK)
BKK ini khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK), dan Pendidikan Tinggi yang digalakkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Konsep Inkubator Bisnis
Inkubator Bisnis merupakan suatu cara untuk mengembangkan usaha-usaha baru dan mengangkat pertumbuhan ekonomi setempat.
IB adalah fasilitas dimana sejumlah usaha bekerja disuatu tempat terjangkau sewanya, memakai bersama-sama jasa administrasi dan peralatannya, serta dapat memanfaatkan program-program bantuan professional, teknis dan program keuangan.
Kemiskinan
Macam-macam Kemiskinan Berdasarkan Bentuknya
Menurut Nasution dan Hartono (2009) (dalam Keppi Sukesi, 2015:31) menjelaskan secara teori terkait kemiskinan sebagai berikut.
Berdasarkan bentuknya, kemiskinan dibagi menjadi empat yaitu:
Kemiskinan Absolut
Yaitu apabila pendapatan seseorang di bawah “garis kemiskinan” atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum hidupnya.
Kemiskinan Relatif
Adalah kondisi atau situasi dimana tingkat pendapatan seseorang berada pada posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah jika dibandingkan terhadap pendapatan masyarakat sekitarnya.
Kemiskinan Struktural
Adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pencapaian pendapatan.
Kemiskinan Kultural
Adalah kemiskinan yang disebabkan karena persoalan sikap sesorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti: malas, pemboros, tidak kreatif, dan tidak mau memperbaiki keadaan.
Dimensi Kemiskinan
Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (2004: 1-6) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi (lihat Suharto, 2008b dalam Edi Suharto, 2013: 18):
Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi.
Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan
Kesenjangan pembangunan antara wilayah pedesaan ( yang seringkali terlambat dan terpinggirkan dalam proses pembangunan) dengan wilayah perkotaan ( yang terlalu cepat mengalami pembangunan).
Kemiskinan sosial.
Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang tidak menguntungkan mereka, seperti bias gender, diskiriminasi, atau eksploitasi ekonomi.
Kemiskinan konsekuensial.
Kemiskinan yang terjadi karena faktor eksternal (dari luar individu) seperti: konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.
Kriteria Kemiskinan
Berdasarkan studi SMERU, Suharto (2006: 132) dalam Edi Suharto (2013: 16) menunjukkan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).
Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil);
Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan);
Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi,air bersih, dan transportasi);
Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakar);
Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial msyarakat.
Menurut BPS (Belajar Praktis Sosiologi SMA/MA Kelas X Semester 2) terdapat beberapa kriteria masyarakat yang di kategorikan miskin. Kriteria tersebut antara lain:
Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.
Jenis lantai terbuat dari bambu, kayu atau tanah.
Dinding terbuat dari rumbia, bambu, atau kayu berkualitas rendah.
Tidak memiliki fasilitas buang air besar.
Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi, sungai atau air hujan.
Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang.
Hanya mengkonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali seminggu.
Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
Jika terdapat sembilan variabel terpenuhi, maka rumah tangga tersebut dikategorikan miskin.
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan
Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan yaitu dengan membuat kebijakan yang bermatra perlindungan sosial (Edi Suharto, 2013: 5) yaitu: kebijakan transfer uang atau barang, seperti: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras Miskin (Raskin), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu ada program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankam oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah (Mohammad Mulyadi, 2018).
Daftar Pustaka
Bayu Kurniawan, d. (2019). Belajar Praktis Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas X Semester 2. Klaten.
Harnida Gigih Aryanti, d. (2015). Detik-Detik Ujian Nasional Ekonomi. Klaten: Intan Pariwara.
Ketimpangan Sosial. (2019). Dipetik maret 17, 2020, dari LIKA.co.id: LIKA.co.id. Jakarta. Ketimpangan Sosial/2019.
Kompas. (2020, Januari 22). Dipetik Maret 17, 2020, dari Kompas.com: https://www.Kompas.com/skola/read/2020/01/22/140000469/ketimpangan-sosial-pengertian-bentuk-dan-faktornya?page=all.
Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Mulyadi, M. (2018). Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan Dan Kesenjangan , 13-18.
Mulyadi, M. (2014). Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya. Jakarta: P3DI DPR RI dan Publika Press.
Suharto, E. (2013). Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: ALFABETA.
Sukesi, K. (2015). Gender dan Kemiskinan di Indonesia. Malang: UB Press.
Sukirno, S. (2013). Mikro Ekonomi. Jakarta
BAB I
PENDAHULUAN
Latar belakang
Ketimpangan sosial merupakan keadaan dimana terjadi kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada (kompas.com). Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro (dalam LIKA.co.id) mengatakan bahwa persoalan besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketimpangan sosial yang diakibatkan dari ekonomi global yang stagnan.
Siti Zuhro menambahkan, diantara indikator ketimpangan sosial itu dapat dirasakan secara nyata yaitu masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan (LIKA.co.id).
Masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia merupaka masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus menerus dan dicarikan solusinya (Mohammad Mulyadi, 2018: 1). Ini bukan saja karena masalah tersebut telah ada sejak lama dan menjadi persoalan masyarakat, akan tetapi karena masalah pengangguran dan kemiskinan sulit untuk ditanggulangi.
Pengangguran jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya (Sadono Sukirno).
Berbagai usaha pemerintah terus dilakukan untuk mengurangi masalah pengangguran diantaranya seperti: pelatihan kerja gratis yang diadakan oleh Disnaker, pemberian kartu pra kerja, dan bantuan permodalan untuk usaha UMKM.
Disamping itu, masalah kemiskinan juga cukup menyita perhatian pemerintah. Para ahli memberikan definisi yang beragam terhadap kemiskinan. Para ekonom sering mendefinisikan kemiskinan semata sebagai fenomena ekonomi, terkait dengan rendahnya penghasilan atau tidak memiliki mata pencaharian (Mohammad Mulyadi, 2018: 2).
Kemiskinan pada prinsipnya adalah suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1995 dalam Ninghayati, 2004 dalam Keppi Sukesi, 2015). Dengan kata lain, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehinggauntuk mencapai tingkat kesejahteraan itu masih jauh.
Dalam menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Beberapa diantaranya: pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah (Mohammad Mulyadi, 2018).
Meskipun demikian, masalah ketimpangan sosial, pegangguran, dan kemiskinan seakan tiada habisnya meliputi negeri ini dan selalu memerlukan perhatian khusus serta penanganan yang efisien, karena permasalahan tersebut selain menghambat laju pertumbuhan ekonomi, juga dapat menghambat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Ekonomi SMA/MA Program IPS: 11).
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah:
Apa pengertian dari ketimpangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan?
Apa saja kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan?
Tujuan Penulisan
Menjelaskan dan mendeskripsikan pengertian dari ketimpangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan.
Menjelaskan dan mendeskripsikan upaya pemerintah dalam mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan.
BAB II
KAJIAN TEORI
Hakikat Ketimpangan Sosial
Pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli:
Adrinof A Chaniago
(dalam Charles Hurst) mengatakan ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial (Kompas.com).
Jonathan Haungton
Menyebutkan ketimpangan sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi pada proses pembangunan.
Hakikat Pengangguran
Pengertian pengangguran menurut para ahli:
Sadono Sukirno
Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya. (Sukirno)
Nanga
Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. (Nanga) (2005: 249).
Definisi Kemiskinan
Pengertian kemiskinan menurut beberapa ahli:
Mohammad Mulyadi (2018)
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Chambers
Menurut Chambers (dalam Belajar Praktis Sosiologi SMA/MA Kelas X) kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi yaitu sebagai berikut:
Kemiskinan (Proper)
Ketidakberdayaan (Powerless)
Kerentanan Menghadapi Situasi Darurat (State of Emergency)
Kebergantungan (Dependency)
Keterasingan (Isolation)
Piven dan Cloward (1993) dan Sumson (2001) (dalam Edi Suharto, 2009: 15)
Menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial.
Kekurangan Materi
Kemiskinan menggambarkan adanya situasi sulit yang dihadapi seseorang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.
Kekurangan Penghasilan Dan Kekayaan Yang Memadai
Makna “memadai” disini sering dikaitkan dengan standar/garis kemiskinan yang berbeda pada tiap-tiap negara.
Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Sosial
Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksebilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial seperti: lembaga pendidikan, kesehatan, dan informasi
BAB III
PEMBAHASAN
Penyebab Ketimpangan Sosial
Menurut Dedi Mulyadi (Kompas.com, 2020)
Penyebab ketimpangan sosial terbagi menjadi dua yaitu: faktor internal dan faktor eksternal
Faktor internal
Faktor ini terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang kurang maksimal dan budaya kemiskinan seperti: sikap putus asa, pasrah, apatis, dan tidak yakin dengan masa depannya.
Faktor eksternal
Faktor ini berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu seperti: birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang.
Menurut Mohammad Mulyadi (2018)
Penyebab ketimpangan sosial antara lain:
Adanya kesempatan yang belum merata.
Akses terhadap lapangan pekerjaan yang belum merata.
Kepemilikan aset masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat kaya.
Masih rendahnya resiliensi.
Akibat Ketimpangan Sosial
secara umum menurut Soerjono Soekamto (dalam Kompas.com) akibat dari ketimpangan sosial adalah berupa kriminalitas dan kemerosotan moral.
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial
Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan sosial antara lain dengan distribusi pendapatan masyarakat dan perlindungan sosial.
Pengangguran
Macam-Macam Pengangguran
Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:
Pengangguran Normal Atau Friksional
Pengangguran normal adalah penganggurang yang terjadi di masyarakat sebanyak dua atau tiga persen (Sadono Sukirno, 2013:328) para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik.
Pengangguran Siklikal
Pengangguran ini disebabkan karena menurunnya permintaan agregat (Sadono Sukirno, 2013:329)yang dapat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumplah tenaga kerja karena penurunan produksi barang.
Pengangguran Struktural
Adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur kegiatan ekonomi(Sadono Sukirno, 2013:329) seperti: wujudnya barang baru yang lebih baik, atau kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan terhadap barang tersebut sehingga kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran.
Pengangguran Teknologi
Adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologo(Sadono Sukirno, 2013:329) sehingga tenaga kerja manusia tergantikan oleh mesin dan bahan kimia.
Pengangguran Berdasarkan Cirinya
Pengangguran Terbuka
Pengangguran ini tercipta sebagai akibat dari pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini didalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu,dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka.
Pengangguran Tersembunyi
Adalah pengangguran yang disebabkan karena jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisian(Sadono Sukirno, 2013:330).
Contohnya : keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil, sehingga tidak semua anggota keluarga tersebut bekerja disawah.
Pengangguran Bermusim
Pengangguran ini terjadi terutama disektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai.
Apabila dalam masa diatas para penyadap karet, nelayan, dan para petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur, pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim(Sadono Sukirno, 2013:330)
Setengah Menganggur
Adalah pekerja yang hanya punya jam pekerjaan 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari (Sadono Sukirno, 2013:330).
Dampak Negative Terjadinya Pengangguran
Menurut Pratama Rahardja dan Mandala Manurung dalam buku pengantar ilmu ekonomi edisi ketiga mengatakan bahwa dampak negative pengangguran ada 2 yaitu:
Terganggunya Stabilitas Perekonomian
Pengangguran structural atau kronis akan menganggu stabilitas perekonomian dilihat dari sisi permintaan dan penawaran agregat
Melemahnya Permintaan Agregat
Jika tinggak pengangguran tinggi dan bersifat structural, maka daya beli akan menurun, yang pada gilirannya menimbulkan penurunan permintaan agregat.
Melemahnya Penawaran Agregat
Tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan penawaran agregat, bila dilihat dari peranan tenaga kerja sebagai factor produksi utama. Harus dingat bahwa mekanisme pasar adalah interaksi permintaan dan penawaran. Sekalipun produksi bias berjalan efisien, tetapi jika permintaan agregat sangat lemah, maka keseimbangan ekonomi terjadi ditingkat yang sangat rendah. Akibatnya, tingkat produksi harus diturunka drastis. Penurunan tingkat atau skala produksi akan menaikan biaya produksi per unit. Hal ini tentunya melemahkan penawaran agregat.
Terganggunya Stabilitas Social Politik
Saat ini pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah social politik. Pengangguran yang tinggi akan meningkatkan kriminalitas, baik berupa kejahatan pencurian, perampokan, penyalah gunaan obat-obatan terlarang maupun kegiatan-kegiatan ekonomi elegal lainnya.
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pengangguran
Pengadaan Kartu Prakerja
Presiden telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 yang menjadi payung regulasi bagi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Namun, program masih belum berjalan hingga satu Perpres lainnya diterbitkan, yaitu aturan yang membahas soal Project Management Officer (PMO) (Kontan.co.id, 2020).
Pengoptimalan Bursa Kerja Khusus (BKK)
BKK ini khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK), dan Pendidikan Tinggi yang digalakkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Konsep Inkubator Bisnis
Inkubator Bisnis merupakan suatu cara untuk mengembangkan usaha-usaha baru dan mengangkat pertumbuhan ekonomi setempat.
IB adalah fasilitas dimana sejumlah usaha bekerja disuatu tempat terjangkau sewanya, memakai bersama-sama jasa administrasi dan peralatannya, serta dapat memanfaatkan program-program bantuan professional, teknis dan program keuangan.
Kemiskinan
Macam-macam Kemiskinan Berdasarkan Bentuknya
Menurut Nasution dan Hartono (2009) (dalam Keppi Sukesi, 2015:31) menjelaskan secara teori terkait kemiskinan sebagai berikut.
Berdasarkan bentuknya, kemiskinan dibagi menjadi empat yaitu:
Kemiskinan Absolut
Yaitu apabila pendapatan seseorang di bawah “garis kemiskinan” atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum hidupnya.
Kemiskinan Relatif
Adalah kondisi atau situasi dimana tingkat pendapatan seseorang berada pada posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah jika dibandingkan terhadap pendapatan masyarakat sekitarnya.
Kemiskinan Struktural
Adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pencapaian pendapatan.
Kemiskinan Kultural
Adalah kemiskinan yang disebabkan karena persoalan sikap sesorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti: malas, pemboros, tidak kreatif, dan tidak mau memperbaiki keadaan.
Dimensi Kemiskinan
Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (2004: 1-6) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi (lihat Suharto, 2008b dalam Edi Suharto, 2013: 18):
Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi.
Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan
Kesenjangan pembangunan antara wilayah pedesaan ( yang seringkali terlambat dan terpinggirkan dalam proses pembangunan) dengan wilayah perkotaan ( yang terlalu cepat mengalami pembangunan).
Kemiskinan sosial.
Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang tidak menguntungkan mereka, seperti bias gender, diskiriminasi, atau eksploitasi ekonomi.
Kemiskinan konsekuensial.
Kemiskinan yang terjadi karena faktor eksternal (dari luar individu) seperti: konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.
Kriteria Kemiskinan
Berdasarkan studi SMERU, Suharto (2006: 132) dalam Edi Suharto (2013: 16) menunjukkan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).
Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil);
Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan);
Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi,air bersih, dan transportasi);
Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakar);
Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial msyarakat.
Menurut BPS (Belajar Praktis Sosiologi SMA/MA Kelas X Semester 2) terdapat beberapa kriteria masyarakat yang di kategorikan miskin. Kriteria tersebut antara lain:
Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.
Jenis lantai terbuat dari bambu, kayu atau tanah.
Dinding terbuat dari rumbia, bambu, atau kayu berkualitas rendah.
Tidak memiliki fasilitas buang air besar.
Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi, sungai atau air hujan.
Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang.
Hanya mengkonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali seminggu.
Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
Jika terdapat sembilan variabel terpenuhi, maka rumah tangga tersebut dikategorikan miskin.
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan
Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan yaitu dengan membuat kebijakan yang bermatra perlindungan sosial (Edi Suharto, 2013: 5) yaitu: kebijakan transfer uang atau barang, seperti: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras Miskin (Raskin), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu ada program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankam oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah (Mohammad Mulyadi, 2018).
Daftar Pustaka
Bayu Kurniawan, d. (2019). Belajar Praktis Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas X Semester 2. Klaten.
Harnida Gigih Aryanti, d. (2015). Detik-Detik Ujian Nasional Ekonomi. Klaten: Intan Pariwara.
Ketimpangan Sosial. (2019). Dipetik maret 17, 2020, dari LIKA.co.id: LIKA.co.id. Jakarta. Ketimpangan Sosial/2019.
Kompas. (2020, Januari 22). Dipetik Maret 17, 2020, dari Kompas.com: https://www.Kompas.com/skola/read/2020/01/22/140000469/ketimpangan-sosial-pengertian-bentuk-dan-faktornya?page=all.
Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Mulyadi, M. (2018). Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan Dan Kesenjangan , 13-18.
Mulyadi, M. (2014). Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya. Jakarta: P3DI DPR RI dan Publika Press.
Suharto, E. (2013). Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: ALFABETA.
Sukesi, K. (2015). Gender dan Kemiskinan di Indonesia. Malang: UB Press.
Sukirno, S. (2013). Mikro Ekonomi. Jakarta
Komentar
Posting Komentar